sekolah tinggi akuntansi negara

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) adalah pejabat pendidikan atas di Dewan Pendidikan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diselenggarakan oleh Program Diploma Pendidikan Keuangan (Financial Prodip). STAN didirikan dengan dasar hukum Keputusan Presiden 45 tahun 1974, sehubungan dengan Keputusan Presiden 12 tahun 1967, serta dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan 1 / PMK / 1977 tanggal 18 Februari tahun 1977.

Program studi yang diselenggarakan oleh STAN untuk lulus dari sekolah tinggi, Madrasah Aliyah dan pendidikan profesional adalah Program Diploma Keuangan I dan III dari spesialisasi berikut:

Prodip I / III Keuangan Bea dan Cukai
Negara Prodip I / III Keuangan Kebendaharan
Prodip I / III Pajak Keuangan Spesialisasi
Prodip III Keuangan Spesialisasi Manajemen biaya negara dan Lelang
Keuangan Spesialisasi III tanah Prodip dan bangunan pajak / Evaluasi
Prodip spesialisasi Akuntansi Keuangan III
Sementara program non-reguler yang diselenggarakan oleh STAN adalah:

Spesialisasi Prodip IV Akuntansi Keuangan
Spesialisasi Prodip III Kurikulum Khusus Akuntansi Keuangan (Asisten Khusus Akuntansi)
Pajak Keuangan Prodip III Kurikulum Khusus Spesialisasi
Akuntansi Pendidikan Program Assistant (PA)
Untuk Prodip I Pendidikan keuangan dari 1 tahun (dua semester), yang terletak di Kampus STAN Jakarta dan Pusat Pelatihan Keuangan terletak di 8 wilayah item, yaitu Medan, Palembang, Yogyakarta, Malang, Balikpapan, Makassar, dan Manado Cimahi. Panjang Prodip III Pendidikan keuangan 3 tahun (6 semester), terletak tepat di Kampus STAN Jakarta.

Selama pelatihan, siswa bebas untuk pendidikan gratis dan tidak dipangkas. Sistem pendidikan STAN menggunakan dasi sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan 289 / KMK.014 / 2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang ketentuan Asosiasi Office untuk Program Diploma siswa Keuangan di Kementerian Keuangan.

Lulusan STAN akan diangkat sebagai calon Layanan Umum (LFCN) dan ditempatkan di lembaga-lembaga di bawah Departemen Keuangan dan instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan undang-undang saat.
Studi cuaca Prodip III melek finansial adalah 6 semester harus diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Beban kerja adalah 110 S.D. 120 kredit.

Tempat pendidikan: Kampus STAN Jakarta, Jl Bintaro Sektor V Depan, Bintaro Jaya, Tangerang.

Pendidikan keuangan saat Prodip I Studi adalah 2 semester yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun. Beban kerja adalah 40 S.D. 50 kredit.

Masukan pendidikan:

Kampus STAN Jakarta, Bintaro Utama Sektor V Jl., Bintaro Jaya, Tangerang.
Bea Cukai Training Center, Jl. Tirta Bojana III, Rawamangun, Jakarta Timur.
Pelatihan Financial Center Medan, Jl. Ekawarni, Medan.
Pelatihan Financial Center Palembang, Jl. Sukabangun II, Sukarami, Palembang.
Pemberdayaan Pusat keuangan di Yogyakarta, Jl. Raya KM.11 Hanya, Purwomartani, Kalasan, Sleman.
Pelatihan Financial Center Malang, Jl. A. Yani 200 Utara, Malang.
Pelatihan Financial Center Denpasar, Jl. Kusuma Atmaja 19, Denpasar.
Balikpapan Pusat Pelatihan Keuangan, Jl MT Dalam RT 39A Haryono No 84 Balikpapan.
Pelatihan Financial Center Makassar, Jl. A. Yani 1, Makassar.
Cimahi Pusat Pelatihan Keuangan, Jl. Gado Bangkong No.111, Cimahi.
Pelatihan Financial Center Manado, Jl. Bethesda 18 Manado.
Siswa menghabiskan ketika setiap semester:

Anda telah menyelesaikan semua kredit yang diperlukan
Jangan nilai D MKU (Program Umum) dan MKK (mata pelajaran inti), lebih dari 2 nilai D MKDK (Keterampilan Dasar saja), atau nilai E dalam semua mata pelajaran
IP memperoleh minimal 02:40 di akhir semester ganjil dan 2,75 pada akhir semester
Siswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas akan dikeluarkan (Out) Jatuhkan pendidikan. Kelulusan penentuan diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-207 / BP / 2000 tanggal 28 Agustus 2000, manajemen persediaan / Diploma Program Operasi Pendidikan Keuangan di Departemen Keuangan .

Selain itu, setiap siswa STAN terikat dengan peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan keputusan Pelatihan Kepala Keuangan No. KEP-208 / BP / 2000 28 Agustus 2000, tentang Peraturan Keuangan Program Diploma Mahasiswa Disiplin Pendidikan Kementerian Keuangan.

Lulusan program Diploma STAN Keuangan akan ditunjuk sebagai calon Layanan Umum (CPNS) di Kementerian Keuangan atau instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan informasi yang diberikan selama tahun atas dasar peraturan kepegawaian yang berlaku.

Lulusan Penempatan
Sistem pendidikan STAN menggunakan dasi sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan 289 / KMK.014 / 2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang ketentuan Asosiasi Office untuk Program Diploma siswa Keuangan di Kementerian Keuangan. Lulusan dituntut untuk bekerja selama tiga kali masa pendidikan ditambah satu tahun. Lulusan STAN akan diangkat sebagai calon Layanan Umum (LFCN) dan ditempatkan di lembaga-lembaga di bawah Departemen Keuangan dan instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan undang-undang saat.

Setelah lulus pendidikan dan ditempatkan di instansi akan diproses pengangkatan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) I II A kelulusan berkelas Prodip Keuangan dan II.C lulus kelas III Prodip Keuangan. Setelah pegawai bekerja dan mengikuti Pra-Posisi Pelatihan Tingkat II akan diproses (PNS) pertemuan Sipil dengan manajer muda kisaran / kelas A kelas lulus II Prodip Keuangan Regulatory saya dan berbagai / II.C lulus III Prodip Keuangan.

Akuntansi
Lulusan akan ditempatkan di seluruh Indonesia di lembaga di bawah Departemen Keuangan dan instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 131 / PMK.01 / 2006 tentang Organisasi dan Departemen Keuangan, Departemen Keuangan terdiri dari:

Umum Sekretariat (Sekretariat) Departemen Keuangan RI
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, serta pengembangan dan dukungan administratif dari Departemen Keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang kekuatan.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
Ditjen Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standar untuk anggaran, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Direktorat Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini. Dalam operasi, Direktorat Jenderal Pajak pada misi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan komentar mereka tentang Pajak Penghasilan (ISR), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan barang-barang mewah (Pajak Penjualan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini. Dalam operasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai misi untuk membangun pola dan memfasilitasi arus lalu lintas yang diimpor untuk meningkatkan ekspor, pengembangan industri nasional dan menciptakan barang dan fungsi pekerjaan pemantauan dan pengamanan terhadap potensi penyalahgunaan di bidang impor / ekspor yang merugikan negara, baik dari segi pendapatan dan kepentingan yang merugikan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Treasury DG mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Direktorat Jenderal Negara (DJKN)
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, kredit negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini .

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Ditjen Perimbangan Keuangan bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Inspektur Jenderal (IG) dari Departemen Keuangan RI
IG Departemen Keuangan memiliki tugas pemantauan pelaksanaan tugas di Kementerian Keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
Bapepam-LK memiliki tugas untuk mengembangkan, mengelola dan mengawasi kegiatan kehidupan sehari-hari di pasar modal dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standar di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
BKF mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dan kerjasama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Pendidikan keuangan dan Badan Pelatihan (IRB)
IRB memiliki tugas pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini. Dalam operasi, misi IRB untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pembiayaan peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan Departemen Keuangan. IRB diselenggarakan pendidikan dan pelatihan juga dapat diikuti oleh para pejabat / pegawai BUMN, instansi pemerintah dan perusahaan lainnya.

Keuangan Pribadi Ahli dan Hubungan Ekonomi Internasional
Staf Ahli memiliki tugas menyediakan sebuah makalah penelitian tentang topik di bidang hubungan ekonomi keuangan internasional.

Negara Personal Income Ahli
Staf Ahli memiliki tugas menyediakan sebuah makalah penelitian pada topik di bidang pendapatan.

Beban negara Ahli Pribadi
Staf Ahli memiliki tugas menyediakan sebuah makalah penelitian tentang subjek di bidang pengeluaran.

Staf Ahli Pengembangan Pasar Modal
Staf Ahli memiliki tugas menyediakan sebuah makalah penelitian tentang topik di bidang pengembangan pasar modal.

Pengembangan Staf Ahli Direktorat Barang Milik Negara
Staf Ahli memiliki tugas menyediakan sebuah makalah penelitian pada topik di bidang pengelolaan orientasi keseluruhan aset negara.

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek)
Pusintek mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, implementasi, koordinasi dan jasa serta pengembangan sistem informasi keuangan dan teknologi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Akuntansi Service Center dan Evaluasi (PPAJP)
PPAJP memiliki tugas mempersiapkan perumusan pengembangan kebijakan profesi akuntan publik dan penasihat umum, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan evaluator masyarakat, dan penyajian informasi akuntan publik dan penilai, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan didasarkan pada undang-undang saat ini,

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)
Pushaka memiliki tugas analisis dan harmonisasi kebijakan dan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Departemen Keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Pajak
Lulusan akan ditempatkan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) artikel tersebar di seluruh Indonesia, yaitu:

Kantor pusat DJP
Direktorat Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini. Dalam operasi, Direktorat Jenderal Pajak pada misi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan komentar mereka tentang Pajak Penghasilan (ISR), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan barang-barang mewah (Pajak Penjualan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain, sesuai dengan hukum yang berlaku.

DJP Kantor Wilayah
DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, analisis, evaluasi, implementasi kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan undang-undang saat.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
KPP memiliki tugas konseling, perawatan dan pengawasan Wajib Pajak atas pajak penghasilan, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PTLL, PBB dan BPHTB dalam otoritas di bawah undang-undang saat.

KPP jenis terdiri dari:

KPP WP Besar (LTO)
KPP Madya (MTO)
STO (STO)
Kantor Pelayanan PBB (KPPBB)
KPPBB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang BPHTB dalam PBB dan kewenangannya berdasarkan undang-undang yang ada.

Audit Pajak dan Investigasi (Karikpa)
Karikpa memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan yang komprehensif, pemeriksaan dan pengujian awal penelitian di bidang perpajakan berdasarkan undang-undang saat.

Kantor Pelayanan, Saran Pajak dan Konsultasi (KP2KP)
KP2KP memiliki tugas melaksanakan urusan pelayanan, konseling dan saran pajak kepada masyarakat dan membantu STO dalam kinerja fungsi publik.

Pajak Bumi dan Bangunan / Evaluasi
Lulusan akan ditempatkan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di bidang elemen tanah dan konstruksi Pajak (PBB), yaitu:

Lihat DJP – ekstensifikasi dan Evaluasi Direktorat
Direktorat Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini. Dalam operasi, Direktorat Jenderal Pajak pada misi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan komentar mereka tentang Pajak Penghasilan (ISR), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan barang-barang mewah (Pajak Penjualan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea akuisisi lahan dan konstruksi (BPHTB) dan lain-lain, sesuai dengan hukum yang berlaku.

DJP Kantor Wilayah – Penawaran, ekstensifikasi dan Evaluasi
DJP telah mengkoordinasikan tugas m elaksanakan, bimbingan teknis, kontrol, analisis, evaluasi, implementasi kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan pe ang peraturan Kerjasamaraturan Perun Dang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)
STO memiliki tugas konseling, perawatan dan pengawasan Wajib Pajak atas pajak penghasilan, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PTLL, PBB dan BPHTB dalam otoritas di bawah undang-undang saat.

Kantor Pelayanan PBB (KPPBB)
KPPBB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang BPHTB dalam PBB dan kewenangannya berdasarkan undang-undang yang ada.

Bea dan Cukai
Lulusan akan ditempatkan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) artikel yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu:

Kantor DJBC
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini. Dalam operasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai misi untuk membangun pola dan memfasilitasi arus lalu lintas yang diimpor untuk meningkatkan ekspor, pengembangan industri nasional dan menciptakan barang dan fungsi pekerjaan pemantauan dan pengamanan terhadap potensi penyalahgunaan di bidang impor / ekspor yang merugikan negara, baik dari segi pendapatan dan kepentingan yang merugikan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan.

Kantor Wilayah DJBC
DJBC Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, teknis pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai atas dasar undang-undang yang ada.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
KPPBC bertugas melaksanakan dan layanan pemantauan di bidang kepabeanan dan cukai oleh hukum.

KPPBC berisi 6 jenis sebagai berikut:

Home Office (KPU)
KPPBC Tipe Madya
KPPBC Pabean Font
KPPBC Madya Tipe A
Madya KPPBC Tipe B
KPPBC Madya Tipe C
Ketik Primer KPPBC
Asisten Kantor Bea dan Cukai
BC Auxiliary Kantor Pelayanan mempunyai tugas kepabeanan dan cukai hal atas dasar pelimpahan wewenang KPBC.

Pengawasan Pos Bea dan Cukai
BC Pengawasan Pos adalah observasi dan impor kegiatan pemantauan lalu lintas, ekspor dan barang which cukai adalah lingkungan KPBC.

Operasi fasilitas dasar Bea dan Cukai (BC Pangsarops)
SM adalah DJBC Pangsarops unit pelaksana teknis di bidang fasilitas manajemen dan operasi di bawah Patroli dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. BC Pangsarops teknis fungsional didorong oleh Direktur Pencegahan dan Penyidikan. Pangsarops BC memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai, dalam rangka mendukung patroli dan operasi di bidang pencegahan dan penyelidikan Bea dan Cukai atas dasar undang-undang yang ada.

Test Center dan Identifikasi Produk (ISPS)
ISPS adalah DJBC teknik Unit Pelaksana di bidang pengujian dan identifikasi barang which berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. ISPS teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknis Kepabeanan. ISPS memiliki tugas pengujian laboratorium dan identifikasi barang atas dasar undang-undang yang ada.

Kas Negara
Lulusan akan ditempatkan di kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan beberapa lembaga lain untuk produk yang tersebar Indonesia, yaitu:

Lihat DJPBN
Treasury DG mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Kantor Wilayah DJPBN
Kanwil DJPBN memiliki tugas koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang cash berdasarkan undang-undang saat.

Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN)
KPPN mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dana dengan mengorbankan dana anggaran dari luar negeri yang lembut, transparan dan akuntabel dan melaksanakan treasury wewenang dan bendahara umum, pembiayaan dengan mengorbankan anggaran dan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran anggaran melalui dan keluar dari kas negara oleh undang-undang -undangan.

KPPN memiliki tiga jenis sebagai berikut:

KPPN Tipe A1 (Pilot)
Ketik A1 Khusus KPPN
Ketik A2 KPPN
Ditjen Anggaran (DJA)
Ditjen Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standar untuk anggaran, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan didasarkan pada undang-undang saat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Ditjen Perimbangan Keuangan bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini.

Piutang Negara dan Lelang Manajemen
Lulusan akan ditempatkan di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) artikel yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu:

DJKN Markas
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, kredit negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan undang-undang saat ini .

Kantor Wilayah DJKN
DJKN Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, teknis pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang aset negara, piutang dan lelang negara hukum.

Kantor Milik Negara dan Lelang (KPKNL)
KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang aset negara, evaluasi, piutang dan lelang negara hukum.

Unit Kegiatan Mahasiswa
Selain kegiatan akademik, STAN pendidikan di mana beberapa badan otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengembangkan Ulasan STAN potensial dan sebagai tempat untuk mengasah kemampuan untuk mengatur dan menambah pengetahuan, pengetahuan , kecerdasan dan pengalaman, badan otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa di Jakarta STAN Kampus adalah:

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
BEM STAN adalah organisasi mahasiswa yang bertindak sebagai pelaksana amanat State College Mahasiswa Akuntansi (KM-STAN). Dalam menjalankan fungsinya, BEM mengkoordinasikan seluruh kegiatan siswa dan beberapa siswa STAN STAN wadah yang selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pandangan

Menjadi koordinator dan fasilitator pelatihan siswa karakter moral, integritas dan kemajuan profesional STAN dan Indonesia

Misi

1. Menerapkan sistem kerja profesional berdasarkan semangat persaudaraan.

2. Lakukan regenerasi dan ekspedisi idealisme melalui intelektual dan transfer sekuritas Tridharma

3. Jadilah mediator dan aspirasi eksekutif mahasiswa melalui sinergi aktif seluruh pemangku kepentingan.

4. Pemanfaatan potensi KM STAN berdasarkan pekerjaan intelijen, kreativitas dan nilai-nilai budaya

KM STAN undang-undang dan peraturan mungkin dalam http://mahasiswastan.com/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-km-stan/

(Www.mahasiswastan.com)

Mahasiswa Legislatif (BLM)
BLM STAN adalah manifestasi dari perwakilan mahasiswa STAN dipilih langsung oleh siswa untuk melakukan kegiatan pengendalian STAN STAN BEM. BLM STAN adalah struktur tertinggi STAN organisasi mahasiswa kampus. Fungsi STAN BLM diwakili dalam reli Mahasiswa (RAKM) STAN.

Badan Pemeriksa siswa (BAK)
STAN BAK resmi berdiri pada 7 Agustus 2010. Tapi sebenarnya SAC (STAN Audit Club) sebagai prekursor untuk BAK telah membentuk panjang dengan karakteristik yang mirip dengan BAK. Hanya sekali adalah / Tujuan Klub UKM di bawah BEM ini.

Koperasi Mahasiswa (Kopma) STAN
STAN adalah mahasiswa Kampus KOPMA wadah Koperasi STAN resmi didirikan sebagai badan hukum pada tanggal 4 Desember 1989 dengan jumlah badan hukum No.2437 / BH / I terletak di kantor pusat Kementerian Koperasi Jakarta. STAN KOPMA terdaftar di Direktorat Jenderal Departemen Koperasi Jakarta pada 1 Desember 1989.

Himpunan Mahasiswa Spesialisasi
Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himas)
Organisasi ini merupakan wadah kegiatan mahasiswa Akuntansi Keuangan Spesialisasi Prodip.

Pajak Himpunan Mahasiswa (IMP)
Organisasi ini merupakan wadah untuk kegiatan mahasiswa Prodip Keuangan Spesialisasi Pajak.

Tubuh siswa Bea dan Cukai (KMBC)
Organisasi ini adalah kegiatan mahasiswa Prodip wadah Keuangan Bea dan Cukai.

Himpunan Mahasiswa Penilai (HMP)
Organisasi ini merupakan kegiatan wadah Prodip Keuangan Spesialisasi Mahasiswa Tanah dan pajak bangunan.

Debitur Asosiasi Negara dan Lelang Manajemen Mahasiswa (Hima-PPLN)
Organisasi ini merupakan kegiatan wadah Prodip Manajemen Spesialisasi mengumpulkan keuangan negara siswa dan Lelang.

Komunikasi Anggaran Forum Mahasiswa (Fokma)
Organisasi ini merupakan wadah kegiatan mahasiswa Prodip Kas Negara Keuangan.

Pajak komunitas khusus dan Akuntansi (kompak)
Organisasi ini adalah organisasi kegiatan bagi siswa keuangan D3 Pembukuan dan Keahlian Pajak yang merupakan kelanjutan dari D1 Program.

Lembaga agama
Masjid Baitul Maal (HCH)
Masjid Baitul Maal adalah nama dari sebuah masjid di lingkungan Badan Pelatihan Keuangan sebelumnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada tahun 1987 ketika sekolah dipindahkan ke Jurangmangu (plastik) sampai sekarang, aktivitas MBM terus bergerak untuk membangun sebuah masjid baru di lokasi Kampus STAN di Jurangmangu. Kegiatan MBM, antara lain, studi mingguan dan bulanan, pelaksanaan shalat Jumat, mentoring, mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, dll Dalam setiap khusus MBM memiliki iantaranya perwakilan: Himpunan Mahasiswa Muslim Akuntansi (Immsi), Himpunan Mahasiswa Islam Bea (IMMBC, Ikhwanul Muslimin Mahasiswa Pajak (UMMP), Himpunan Mahasiswa Islam Penilai (IMMP) Himpunan Mahasiswa Muslim Anggaran (IMMA), Asosiasi Mahasiswa Muslim PPLN.

Mahasiswa Christian Fellowship (PMK)
FMD adalah lembaga keagamaan yang mengkoordinasikan semua kegiatan keagamaan Kristen bagi siswa. Di antara kegiatan barang-barang lainnya, yaitu PMK renungan, doa, sebuah pemuridan kelompok kecil, aksi sosial, perayaan Paskah dan Natal bersama, dan sebagainya.

Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK)
KMK adalah lembaga keagamaan yang mengkoordinasikan semua kegiatan siswa agama Katolik. Kegiatan, antara lain, Misa kampus, rosario, keakraban malam, perayaan Paskah dan Natal bersama, dan sebagainya.

Mahasiswa Hindu dan Buddha (KMHB)
KMHB adalah lembaga keagamaan yang terdiri dari semua siswa yang beragama Hindu dan Budha. Kegiatan, antara lain, diskusi agama, tirtayatra, berdoa bersama-sama, dan Waisak peringatan Nyepi, dll

Mahasisiwa Unit Kegiatan (UKM)
Selain meningkatkan kemampuan akademik, State College Akuntansi juga menyediakan banyak wadah untuk rumah dan mengembangkan bakat dan minat siswa.

STAPALA
STAPALA Organisasi Negara

STAPALA adalah kelompok pecinta alam di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *